Membersihkan Birokrasi

Pengurangan jumlah pegawai negeri amat penting untuk menghemat anggaran. Tapi upaya yang kini digulirkan oleh pemerintah ini mesti diletakkan dalam konteks reformasi birokrasi secara menyeluruh. Tak hanya demi efisiensi, langkah ini juga harus membuat birokrasi menjadi lebih bersih dan transparan. 

Keadaan birokrasi kita memprihatinkan karena kinerjanya tak sepadan dengan besarnya anggaran negara yang disedot. Mereka menghabiskan duit sekitar Rp 180,6 triliun setiap tahun, seperti yang terlihat dalam pos belanja pegawai. Angka ini sungguh besar. Bandingkan saja dengan anggaran pembangunan infrastruktur, yang hanya Rp 67,4 triliun per tahun.

Itu sebabnya, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional pimpinan Erry Riyana Hardjapamekas mengusulkan adanya perampingan birokrasi. Rekrutmen pegawai baru akan dihentikan agar jumlah pegawai negeri tidak semakin membengkak. Apalagi rasio antara jumlah pegawai dan penduduk di negara kita tidaklah ideal, yakni 1 : 52. Umumnya birokrasi di negara-negara maju jauh lebih efisien dengan rasio 1 : 70.

Tim Independen juga menawarkan tiga alternatif lain. Pertama, program pensiun dini bagi pegawai yang kurang cakap. Kedua, pelatihan untuk menambah kemampuan dan keterampilan pegawai yang kurang produktif. Ketiga, menempatkan pegawai-pegawai yang kurang berkualitas di posisi tanpa jabatan.

Sebagian besar masyarakat tentu tidak berkeberatan dengan semua opsi itu asalkan bertujuan bukan untuk efisiensi semata, tapi juga reformasi birokrasi. Di luar sederet opsi itu malah ada pilihan lain, seperti menyalurkan pegawai yang telah berpengalaman ke daerah-daerah. Apalagi kini masih banyak daerah pemekaran memerlukan tenaga yang berpengalaman. 

Dengan kata lain, usulan Tim Independen itu sebaiknya tidak dilihat sebagai harga mati. Penerapannya perlu disesuaikan dengan keperluan tiap departemen atau instansi pemerintah. Instansi yang telah memiliki cukup banyak tenaga berkualitas bisa menghentikan rekrutmen baru untuk jangka waktu tertentu. Adapun lembaga yang masih memerlukan tenaga yang lebih cakap bisa mengadakan program pensiun dini. 

Itu berarti rekrutmen baru tetap bisa dilakukan sepanjang untuk mendorong reformasi birokrasi. Bagaimanapun birokrasi kita tetap memerlukan tenaga segar yang lebih cakap. Rekrutmen baru juga amat penting dilakukan untuk mengikis budaya birokrasi lama yang tidak efisien, tertutup, dan biasa terlibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sudah saatnya birokrasi tak berorientasi melayani diri sendiri, bahkan minta dilayani masyarakat, melainkan benar-benar mengabdi kepada rakyat. 

Perubahan budaya itulah yang mestinya diprioritaskan. Ini bisa dilakukan dengan pola rekrutmen yang terbuka seperti yang biasa dilakukan di perusahaan swasta. Ujian seleksi pegawai yang memakan biaya besar harus menghasilkan sumber daya berkualitas. Jenjang karier pegawai pun mesti didasarkan pada prestasi dan bukannya masa kerja belaka. 

Efisiensi birokrasi jelas penting. Tapi khalayak jelas mendambakan lebih jauh lagi, yakni birokrasi efektif dan tidak korup.